Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memastikan kuota haji Indonesia untuk musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi tetap berjumlah 221.000 jamaah. Kepastian ini menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2026.
“Sudah ada kuota. Kalau normalnya, tetap 221.000 kecuali ada tambahan,” ujar Marwan dalam diskusi Dana Haji Berkelanjutan di Jakarta, Jumat (1/8).
Menurutnya, angka tersebut merupakan kuota normal yang telah menjadi bagian dari kesepakatan antara Indonesia dan pemerintah Arab Saudi sejak beberapa tahun terakhir. “Ini sudah menjadi kuota kesepakatan dunia, jadi wajar kalau jumlahnya tetap,” tambahnya.
Persiapan Penyelenggaraan Haji 2026
Dengan adanya kepastian kuota, pemerintah mulai fokus pada sejumlah persiapan, termasuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Salah satu agenda penting adalah proses peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama kepada Badan Pelaksana Haji (BP Haji) yang saat ini tengah berlangsung.
Pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025, DPR juga telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haji dan Umrah menjadi RUU usul inisiatif DPR. RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 sesuai usulan Komisi VIII DPR RI.
Selain aspek regulasi, pembahasan juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana haji yang berkelanjutan agar mampu menjaga kualitas layanan jamaah di masa depan. DPR meminta agar seluruh proses transformasi penyelenggaraan haji tetap mengutamakan transparansi, efisiensi, dan kenyamanan jamaah Indonesia.
Peluang Tambahan Kuota Haji
Meski kuota normal tetap 221.000 jamaah, peluang penambahan kuota masih terbuka apabila pemerintah Arab Saudi memberikan alokasi tambahan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Tambahan kuota biasanya diberikan mendekati musim haji dan menjadi harapan bagi calon jamaah yang masih berada dalam daftar tunggu panjang.
Jika tambahan kuota diberikan, pemerintah diharapkan dapat mendistribusikannya secara adil dan tepat sasaran, terutama bagi jamaah lanjut usia serta daerah dengan antrean haji yang sangat panjang.
Fokus pada Pelayanan Jamaah
Untuk penyelenggaraan Haji 2026, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas pelayanan jamaah, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pendampingan ibadah di Tanah Suci. Evaluasi dari pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya akan menjadi bahan utama untuk memperbaiki sistem pelayanan agar lebih nyaman dan aman bagi jamaah Indonesia.
Selain itu, digitalisasi layanan haji juga diperkirakan akan terus diperkuat, termasuk dalam proses manasik, pelunasan biaya haji, hingga monitoring pergerakan jamaah selama berada di Arab Saudi.
Imbauan bagi Calon Jamaah Haji 2026
Dengan kepastian kuota haji 2026 ini, masyarakat yang telah masuk daftar tunggu diimbau mulai mempersiapkan diri sejak dini, baik dari sisi kesehatan fisik, kesiapan mental, maupun pemahaman manasik haji. Persiapan yang matang akan membantu jamaah menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan nyaman.
Bagi masyarakat yang berencana mendaftar haji, penting juga untuk memilih lembaga atau pendamping perjalanan yang resmi dan terpercaya agar proses persiapan ibadah berjalan aman dan terarah.
Kepastian kuota 221.000 jamaah menjadi sinyal positif bahwa pemerintah terus menjaga keberlangsungan pelayanan ibadah haji Indonesia. Dengan persiapan yang lebih matang serta dukungan regulasi yang kuat, diharapkan penyelenggaraan Haji 2026 dapat berlangsung lebih tertib, nyaman, dan memberikan pengalaman ibadah terbaik bagi seluruh jamaah Indonesia.
